Opini : RH dan Paradoks Kekuasaan: Melawan atau Bagian dari Penguasa?

Oleh : Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP

Manusia adalah makhluk yang menggunakan kata-kata, mempermainkan kata-kata, dan dipermainkan oleh kata-kata. Ludwig Wittgenstein, seorang filsuf berpengaruh, menekankan bahwa kata-kata bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga elemen esensial dalam cara manusia memahami dunia.

Cagub Mantan Pecandu Narkoba, Ini Tanggapan Ketua LAN Tanjabbar

Dalam karyanya yang terkenal, Philosophical Investigations, Wittgenstein menggambarkan bahasa sebagai “permainan” yang tidak hanya menyampaikan makna, tetapi juga selalu terikat pada konteks dan situasi tertentu. Ia berargumen bahwa manusia memahami dunia serta sesamanya melalui kata-kata yang dipilih dan digunakan dalam berbagai situasi.

Dengan kata lain, kata-kata bukan hanya media komunikasi, melainkan instrumen yang dapat mengolah, membentuk, dan bahkan mengubah makna. Dalam permainan kata-kata ini, bahasa menjadi seni di mana pengucapan, pilihan kata, dan konteks penggunaan memiliki peran penting dalam membentuk realitas.

Sebagaimana kata-kata memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia, demikian pula dalam dunia politik, bahasa menjadi alat yang kuat untuk memengaruhi dan membangun citra. Pemimpin politik menggunakan kekuatan kata-kata untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan komitmen kepada masyarakat. Contoh nyata bisa kita lihat pada sosok RH, Bupati Tanjung Jabung Timur dua periode, yang dalam sebuah pernyataan menjelang Pilgub Jambi menegaskan bahwa kepercayaan rakyat kepadanya tidak akan ia khianati.

Saat melantik tim pemenangan, ia menekankan, “Saya tidak akan pernah mengkhianati kalian, terutama rakyat. Saya akan melawan dan menentang para penguasa yang menyalahgunakan wewenang mereka. Saya akan berjuang sampai akhir.” Pernyataan tersebut seolah ingin mengukuhkan citranya sebagai pemimpin yang berpihak kepada rakyat.

Namun, narasi penuh keyakinan ini menjadi rumit saat dikaitkan dengan latar belakang RH yang telah lama berkiprah dalam struktur kekuasaan (pemain lama). Ironisnya, RH bukan sosok baru dalam lingkaran kekuasaan, ia telah menjabat sebagai Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur selama tiga periode dan sebagai bupati selama dua periode. Fakta bahwa ia merupakan bagian dari sistem yang selama ini ia kritik menimbulkan pertanyaan mendalam. Apakah pernyataannya melawan "penguasa" benar-benar tulus atau sekadar retorika politik? Di satu sisi, RH mengklaim akan melawan kesewenang-wenangan kekuasaan, tetapi di sisi lain, ia pun berada dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri. Hal ini menciptakan dilema bagi masyarakat: dapatkah mereka mempercayai RH di tengah kontradiksi tersebut?

Pengalaman RH dalam jabatan publik memang memberinya wawasan mendalam tentang dinamika kekuasaan dan politik lokal. Namun, justru karena itu, narasi perlawanan terhadap penguasa bisa dipandang dengan skeptis. Masyarakat Jambi yang semakin kritis bertanya-tanya, apakah RH benar-benar akan membawa perubahan signifikan, ataukah ia hanya mengulang pola kekuasaan lama dengan kemasan baru? Sebagai bagian dari elite politik yang sudah lama berkuasa, janji RH untuk “melawan penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan” terdengar seperti retorika yang lazim disuarakan politisi. Kenyataan bahwa ia telah lama berada di lingkaran kekuasaan menimbulkan keraguan terhadap ketulusan niatnya.

Tim Cagub RH Bungkam Terkait Dilaporkannya RH ke Polda Jambi

Walaupun RH berjanji untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan, pengalaman panjangnya dalam dunia politik bisa menjadi bumerang. Publik mempertanyakan, jika ia benar-benar berniat melawan penyalahgunaan kekuasaan, mengapa tidak ia lakukan ketika memegang posisi strategis selama bertahun-tahun? Selama dua periode kepemimpinannya sebagai Bupati, tidak terlihat perubahan signifikan dalam tata kelola yang substansial. Ini memunculkan kesan bahwa janji perlawanan yang diusungnya hanyalah manuver politik untuk kembali meraih kekuasaan tanpa komitmen nyata untuk memperbaiki kondisi rakyat.

Situasi ini semakin diperparah oleh fakta bahwa narasi ‘melawan penguasa’ yang ia suarakan terasa paradoks karena dirinya sendiri merupakan bagian dari penguasa selama bertahun-tahun.

Lebih jauh lagi, rekam jejaknya sebagai pemimpin lokal selama dua periode akan menjadi bahan evaluasi kritis bagi masyarakat Jambi, yang kini harus lebih cerdas dalam menanggapi setiap klaim politik. Jika selama masa kepemimpinannya tidak ada perubahan berarti dalam tata kelola pemerintahan, maka klaim untuk melawan penguasa ini bisa dianggap tidak relevan, bahkan berpotensi menjadi kontraproduktif.

Ketika kata-kata digunakan sebagai alat untuk membangun citra dan kepercayaan, penting bagi kita untuk mempertanyakan ketulusan di balik retorika yang diungkapkan para pemimpin. Dalam kasus RH, tantangan bagi masyarakat Jambi adalah membedakan antara janji politik yang tulus dan sekadar permainan kata-kata. Saat kita menilai rekam jejaknya, mari kita ingat bahwa kepercayaan adalah fondasi dalam hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Sebagai masyarakat yang kritis, kita perlu terus menggali makna di balik setiap pernyataan dan tindakan, serta menuntut akuntabilitas nyata dari setiap pemimpin yang mengklaim sebagai pejuang rakyat. Di tengah kontradiksi antara retorika dan realitas, masyarakat Jambi dihadapkan pada pertanyaan besar: apakah kita dapat menaruh kepercayaan pada individu yang telah lama terlibat dalam struktur kekuasaan yang sama?

Namun, tidak semua janji yang diungkapkan para pemimpin merefleksikan ketulusan. Justru, sebagaimana terlihat dalam retorika politik RH, bahasa dapat menjadi alat manipulatif yang digunakan untuk membangun citra tanpa menunjukkan komitmen nyata. Retorika politik, seperti yang ditampilkan RH, menunjukkan sisi gelap dari bahasa sebagai alat manipulasi.

Mantan Pecandu Narkoba Maju Pilgub, Milenial Kerinci-Sungai Penuh Pastikan Tak Mau Pilih