Jelang Puasa dan Lebaran, Edi Purwanto Desak Pemerintah Perbaiki Jalan Tol yang Tak Penuhi SPM

JAMBI, Jambi.iNews.id - Jelang memasuki bulan puasa dan lebaran tahun 2025, anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto meminta kepada Dirjen Bina Marga untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh kondisi ruas jalan tol.

Edi Purwanto menilai hampir seluruh ruas Jalan Tol di Indonesia tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Baca Juga

Anggota DPR RI Edi Purwanto Kutip 1 Ayat Alquran Sebagai Dasar Perkoperasian

Hal ini juga dinilai oleh politisi PDIP ini bahwa dengan tidak terpenuhinya SPM tersebut, pemerintah selama ini melanggar aturan-aturan yang harusnya dijalankan dengan sebaik mungkin.

Edi menjelaskan, pelanggaran terhadap undang-undang ini terjadi karena pihak pengelola jalan tol tidak menjalankan kewajiban mereka sesuai ketentuan yang ada.

“Saya melihat langsung bagaimana banyak jalan tol yang berlubang, bahkan saya mengetes langsung bahu jalan yang digunakan untuk kedaruratan dalam kondisi tidak bagus, dan ini gimana kalau sewaktu-waktu digunakan, bisa lebih berbahaya," katanya, Rabu (26/2/2025).

Menurutnya, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mengatur secara jelas kewajiban pengelola jalan tol dalam memastikan jalan tol dapat memberikan pelayanan yang baik dan aman bagi masyarakat.

Namun, kenyataannya, banyak ruas jalan tol yang masih banyak kekurangan dalam berbagai aspek, seperti kerusakan jalan, kualitas pelayanan di gerbang tol, serta kurangnya fasilitas penunjang di sepanjang jalan tol yang memadai.

"Dari kondisi itu jelas melanggar Undang-undang nomor 38 tahun 2024 pasal 26 ayat 1, undang-undang nomor 2 tahun 2017 pasal 53 ayat 2, Peraturan Menteri nomor 34 tahun 2006 pasal 44 ayat 1, Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2015 dan beberapa peraturan lainnya termasuk peraturan Menteri itu sendiri," sebutnya.

Baca Juga

Edi Purwanto Tegur Dirjen Bina Marga Saat Rapat DPR RI

Edi Purwanto menyebut, pengelola jalan tol sudah sepatutnya wajib menjaga kualitas dan kenyamanan jalan. Tetapi kenyataannya, banyak pengelola jalan tol yang hanya fokus pada aspek pendapatan tanpa memikirkan pemeliharaan dan perbaikan yang berkelanjutan, dan yang dirugikan adalah pengguna jalan.

“Salah satu langkah yang harus segera dilakukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dan pemeliharaan jalan tol oleh pemerintah. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pengelola jalan tol mematuhi peraturan yang berlaku," tutupnya. (uda)

Editor : Monas Junior