7 Fakta Danantara, Superholding BUMN Bakal Kelola Aset Rp14.000 T

JAKARTA, Jambi.iNews.id - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pada Senin (24/2/2025).

Peluncuran dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca Juga

Mengenal Danantara yang Akan Diresmikan Prabowo Besok

Superholding BUMN ini akan mengelola aset mencapai 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp14.674 triliun (kurs Rp16.310).

Jadwal peluncuran Danantara semula disampaikan Prabowo saat berbicara sebagai keynote speaker di forum World Government Summit secara daring, pada Kamis (13/2/2025) lalu.

“Kami tengah mempersiapkan peluncuran Danantara Indonesia, sovereign wealth fund terbaru kami, yang menurut evaluasi awal kami akan mengelola lebih dari 900 miliar dolar AS aset dalam pengelolaan (AUM),” ujar Prabowo.

Fakta Danantara 

1. Dasar Hukum Danantara

Dasar hukum pembentukan Danantara diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Revisi itu disetujui dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (4/2/2025) lalu.

"Pengaturan terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, holding investasi, holding operasional, restrukturisasi, privatisasi, pembentukan anak perusahaan dan/atau pembubaran BUMN," bunyi salah satu poin dalam draf revisi UU BUMN tersebut.

2. Terinsporasi Temasek 

Dikutip dari Indonesia.go.id, Danantara terinsipirasi dari konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura. Peran yang dimiliki Danantara mirip seperti Indonesia Investmen Authority (INA), hanya saja cakupannya lebih luas.

Danantara akan mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian. Tujuannya agar lebih terintegrasi dan efisien.

3. Strategi Investasi Danantara

Laman itu menyebutkan, Danantara akan fokus pada sektor-sektor prioritas nasional sebagai strategi investasi. Sejumlah sektor tersebut dinilai berdampak besar pada perekonomian nasional.

Beberapa sektor yang dimaksud seperti hilirisasi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta pengembangan industri substitusi impor dan digital.

Danantara akan melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan dividen dan aset BUMN. Selaku perwakilan pemerintah, badan ini memegang saham Seri B pada Holding Investasi dan Holding Operasional.

4. Kelola 7 BUMN pada Tahap Awal Operasional

Terdapat tujuh BUMN yang bakal dikelola Danantara pada tahap awal operasional. 

BUMN itu meliputi PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero), PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), dan Mining Industry Indonesia (MIND ID).

5. Modal Danantara

Dalam menjalankan tugasnya, Danantara mendapat suntikan penyertaan modal negara (PMN) dan sumber lain. Dana segar PMN ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam Pasal 3G UU Perubahan Ketiga tentang BUMN, PMN yang akan diberikan pemerintah kepada Danantara bisa berupa dana tunai, barang milik negara (BMN), atau saham milik negara pada BUMN.

Adapun, modal Danantara paling sedikit yang ditetapkan pemerintah senilai Rp1.000 triliun. Modal ini dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara atau sumber lainnya.

6. Tugas Pokok Danantara

Danantara ditugaskan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN, serta sumber pendanaan lain. Bersama Menteri BUMN, Danantara membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional.

Karena itu, Menteri BUMN akan menempatkan perwakilannya di Danantara, Holding Investasi, dan Holding Operasional atas persetujuan presiden.

Dalam beleid itu dijelaskan bahwa holding investasi atau perusahaan induk investasi merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan Danantara yang mempunyai tugas mengelola dividen, memberdayakan aset BUMN, serta tugas lain yang ditetapkan oleh menteri dan Danantara.

Sedangkan, holding operasional atau perusahaan induk operasional mempunyai tugas pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN dan kegiatan usaha lainnya.

7. Tugas Badan Pengawas dan Pelaksana Danantara

Dewan pengawas Danantara terdiri dari Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan Kementerian Keuangan sebagai anggota, pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk presiden sebagai anggota.

Anggota dewan pengawas Danantara diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Mereka diangkat selama masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Dewan pengawas memiliki tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan badan yang dilakukan oleh badan pelaksana.

Sementara itu, badan pelaksana berasal dari unsur profesional dan salah satu anggotanya diangkat menjadi kepala. Seluruh anggota badan pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Masa jabatan anggota badan pelaksana adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Badan pelaksana bertugas menyelenggarakan pengurusan operasional badan, merumuskan dan menetapkan kebijakan badan, melaksanakan kebijakan dan pengurusan operasional badan, menyusun dan mengusulkan remunerasi dari dewan pengawas dan badan pelaksana kepada dewan pengawas. (uda)

Sumber: iNews.id

Editor : Monas Junior