Ketua KI Jambi Minta Kepsek Transparan dalam Pengelolaan Dana BOSP

JAMBI, Jambi.iNew.id - Ketua Komisi Informasi (KI) Jambi, Ahmad Taufiq Helmi meminta kepala sekolah transparan dalam pengelolaan dana BOSP.

Hal itu disampaikan saat melakukan sosialisasi pengelolaan dana BOSP yang digelar oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di SMAN 3 Tebo dan SMKN 1 Bungo.

Baca Juga

Waspada Penipuan Berkedok Bantuan Dumisake Pendidikan Jambi

Hadir pada acara itu Sekretaris Dinas Pendidikan M.Umar, My, SE.MM dan Mardianis SE selaku Penanggung Jawab kegiatan. 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang diwakili oleh Sekretaris Dinas M.Umar My. MM menyampaikan, kegiatan ini dalam rangka penguatan bagi kepala Sekolah SMA, SMK, SLB dan Ketua Komite dalam mengelola dana BOSP serta memastikan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

"Agar tidak menghindari kesalahan dalam pengelolaan dana BOSP. Untuk itu kami sengaja mengundang narasumber dari pihak kejakasaan, kepolisian dan Komisi Informasi Jambi," katanya.

Sementara, Ahmad Taufiq Helmi mengapresiasi kegiatan sosialisasi dana BOSP yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Hal ini tentu akan dapat mendukung pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, terutama disektor pendidikan, sekolah sebagai badan publik berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik.

"Kecuali informasi yang dikecualikan. Termasuk di dalamnya informasi tentang Dana BOSP mulai dari perencanaan dan pelaksanaannya. Transparansi pengelolaan dana BOSP sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut," katanya.

Pria yang akrab di sapa ATH yang juga merupakan putra asli Kabupaten Bungo ini menambahkan, sekolah juga harus membentuk yang namanya Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang merupakan pejabat yang mengelola informasi publik disekolah, sehingga ketika ada masyarakat yang meminta informasi publik maka bisa dilayani oleh PPIDnya.

"Kemudian berikutnya yang jauh lebih penting lagi para Kepala Sekolah tidak boleh takut atau alergi dengan kehadiran para pemohon informasi publik baik kawan-kawan LSM, Media maupun masyarakat umum, informasi publik hak adalah Hak setiap Warga negara," tutupnya. (uda)

Editor : Monas Junior