DPRD Muaro Jambi Tak Berani Sentuh Anggaran Rehab Gedung Polres Senilai Rp9,8 M

MUARO JAMBI, Jambi.iNews.id - DPRD Muaro Jambi tampaknya tak berani menyentuh anggaran rehab gedung utama Polres Muaro Jambi yang menelan anggaran Rp9,8 miliar.

Pembangunan gedung itu pun dinilai tidak menjadi prioritas untuk kepentingan masyarakat.

Baca Juga

Legislator Asal Kumpeh Muarojambi Kompak Perbaiki Jalan Rusak Secara Swadaya

Berdasarkan SiRUP LKPP, proyek pembangunan gedung utama Polres Muaro Jambi yang bersumber dari APBD Muaro Jambi tahun 2025 senilai Rp9,8 miliar.

Padahal, saat ini pemerintah diminta untuk melakukan efisiensi anggaran. Bahkan, pemerintah seharusnya berfokus pada skala prioritas pembangunan.

Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan untuk para anggota DPRD Muaro Jambi. Meski pembangunan ini belum dijalankan atau dikerjakan, namun sebagai wakil rakyat, para dewan sepertinya tidak berani menyentuh rehab senilai Rp9,8 miliar tersebut.

Baca Juga

Bertambah 5 Kursi, Jumlah Anggota DPRD Muaro Jambi jadi 40 Orang

Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP), Kabupaten Muaro Jambi, M Toha sangat menyayangkan kebijakan yang telah dilakukan oleh pihak eksekutif maupun legislatif Muaro Jambi ini.

Kata dia, dengan jumlah anggaran yang cukup fantastis ini, sepatutnya pihak eksekutif maupun legislatif bisa mengkaji ulang kembali mana program yang memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat banyak, dan mana yang tidak.

"Dengan jumlah anggaran yang luar biasa tersebut sepatutnya pihak eksekutif dan legislatif seharusnya mengkaji dan menelaah ulang, apakah sudah diprioritaskan atau tidak untuk anggaran bangun Polres Muaro Jambi tersebut," katanya.

Baca Juga

Dewan Minta Pj Bupati Muaro Jambi Evaluasi Pekerjaan Infrastruktur 

M Toha menyampaikan, saat ini dapat diketahui bersama, banyak sekali keluhan dari masyakarat soal pembangunan di wilayah Muaro Jambi ini.

Salah satunya, soal pembangunan infrastruktur yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

"Kami sangat menyayangkan kalau direalisasikan pembangunan gedung utama Polres Muaro Jambi tersebut. Kita ketahui bersama untuk saat ini banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait masalah pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk di bangun," pungkasnya.

Perlu diketahui, sejumlah anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini dipangkas karena kebijakan efisiensi. (uda)

Editor : Monas Junior