JAMBI, iNews.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak kader Pemuda Pancasila (PP) di Provinsi Jambi untuk mendorong terbentuknya konsensus nasional kembali ke sistem pemerintahan yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa.
Sistem tersebut adalah sistem Demokrasi Pancasila dan Ekonomi Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Naskah Asli beserta Penjelasannya. Sistem ini merupakan sistem asli Indonesia yang tidak mengacu pada sistem Liberal Barat maupun Komunisme di Timur.
LaNyalla menyampaikan hal ini dalam orasi kebangsaannya pada acara 'Penguatan 4 Pilar Kebangsaan' yang diselenggarakan oleh Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Jambi.
Menurutnya, sistem ini akan memperkuat posisi dan kedudukan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam negara kita. Hal ini akan membuat bangsa ini semakin kuat, karena rakyat memiliki hak untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa.
Dengan menerapkan sistem Demokrasi Pancasila dan Ekonomi Pancasila, LaNyalla yakin bahwa tujuan dan cita-cita negara yang tercantum dalam Alinea ke IV Naskah Pembukaan Konstitusi dapat dicapai.
Tujuan tersebut meliputi perlindungan terhadap semua warga Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, pengembangan kehidupan berbangsa yang cerdas, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia dengan tujuan akhir tercapainya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
LaNyalla menjelaskan bahwa sistem bernegara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa adalah sistem yang mampu mewadahi dan menjadi wadah bagi semua elemen bangsa, sehingga seluruh rakyat benar-benar memiliki pengaruh dan peran dalam mekanisme pemerintahan kita.
"Hal ini penting karena sejak Era Reformasi, konstitusi telah mengalami empat tahap amandemen dari tahun 1999 hingga 2002. Namun, amandemen tersebut tidak lagi mencerminkan semangat Pancasila dalam isi Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar hasil amandemen tersebut," tutur LaNyalla.
Sebaliknya, sebanyak 95 persen pasal-pasal yang diganti justru mencerminkan ideologi lain, yaitu Liberalisme dan Individualisme sebagai landasan ekonomi kapitalistik.
Hal ini menyebabkan Indonesia semakin kesulitan menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan tidak pasti. LaNyalla menegaskan bahwa ini terjadi karena lemahnya kedaulatan negara dan lemahnya kekuatan ekonomi negara dalam mempersiapkan ketahanan di sektor-sektor strategis.
"Saat ini negara-negara di seluruh dunia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan berdasarkan keunggulan kompetitif atau komparatif yang dimiliki oleh masing-masing negara. Perubahan dan turbulensi global telah mendorong semua negara untuk memperkuat kedaulatannya," tukas LaNyalla.
Untuk memperkuat kedaulatan suatu negara, LaNyalla berpendapat bahwa diperlukan kerjasama, semangat perjuangan, kontribusi positif, dan keterlibatan semua elemen bangsa tanpa terkecuali.
Oleh karena itu, diperlukan sistem ketatanegaraan yang lebih sempurna yang dapat menjawab tantangan dan ancaman masa depan. Sistem tersebut adalah sistem bernegara sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa.
Anggota DPD RI asal Jambi, M Syukur, sepakat dengan LaNyalla bahwa bangsa ini harus kembali pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Menurutnya, Pancasila bersama dengan UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika adalah landasan yang tidak dapat diganggu gugat dalam perjalanan bangsa ini.
Pemuda Pancasila, yang diwakili oleh Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Adri, juga menegaskan komitmennya untuk menjaga empat pilar kebangsaan tersebut. Mereka meyakini bahwa Pancasila dan tiga pilar lainnya adalah dasar yang tak dapat ditawar.
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPD RI beserta Senator M Syukur, Andi M Ihsan, dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. Turut hadir pula Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Adri, serta beberapa tokoh dan ratusan kader Pemuda Pancasila dari Provinsi Jambi.
Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta
Artikel Terkait
