JAMBI, iNewsJambi.id - Mundurnya Gubernur Jambi Al Haris dari Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi Jambi dinilai Mantan anggota DPR RI Usman Ermulan sebagai orang yang gentleman.
Pasalnya, sebagai seorang pejabat negara atau kepala daerah, Gubernur Jambi harus netral dari hal-hal yang berbau politik.
"Kami rakyat Jambi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jambi Al Haris yang telah mundur dan tidak terlibat menjadi tim kampanye dan pemenangan salah satu calon presiden dan wakil presiden," ungkapnya, Rabu (6/12/2023).
Mantan Bupati Tanjungjabung (Tanjab) Barat, Jambi yang juga menjadi Ketua Dewan Rakyat Jambi tersebut merasa salut dengan Gubernur Jambi Al Haris yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat Jambi di atas segala kepentingan yang lain-lainnya.
"Kami merasa bangga akan beliau atas mundurnya dan ketidakterlibatan langsung dalam memenangkan satu capres pada beberapa waktu lalu," ungkapnya.
Menurutnya, biarlah untuk pemilihan presiden dan wakil presiden akan datang tingkat kebebasan kepada rakyat Jambi untuk menentukan siapa presiden dan siapa wakil presidennya karena itu adalah kepentingan partai.
"Sekali lagi, kami sebagai rakyat Jambi mengucapkan terima kasih kepada Al Haris yang saat ini masih sebagai Gubernur Provinsi Jambi," ujarnya.
Karena, kata Usman bagaimana Gubernur harus netral karena dia dipilih dan digaji oleh rakyat.
Sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris mengklarifikasi adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan sejumlah tim relawan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo terkait penyalahgunaan fasilitas negara, Rabu (29/11/2023) di Bawaslu Provinsi Jambi.
"Saya datang ke Bawaslu terkait dengan laporan masyarakat terhadap pertemuan saya di Peranginan Rumah Dinas Gubernur Jambi," ungkapnya usai penyampaian klarifikasi di Bawaslu Jambi.
Menurutnya, pertemuan yang dilakukan itu untuk mengundang sahabatnya yang juga Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto saat tiba di Jambi.
"Pagi itu saya minta beliau untuk minum pagi di tempat saya (Peranginan Rumdis Gubernur Jambi)," ungkap Al Haris yang juga Ketua MPP DPW PAN Provinsi Jambi.
Namun saat bersamaan, kata dia, ada juga Haji Bakri yang juga Ketua DPW PAN Provinsi Jambi dan anggota DPR RI Fraksi PAN.
"Pertemuan itu murni sebagai pertemanan, saya masih pakai baju dinas dan akan kunjungan kerja ke daerah," jelas Al Haris.
Gubernur menambahkan, ketika pertemuan ada yang memberitahu ada teman-teman mau bertemu.
"Jadi saya berpikir sebagai gubernur tidak boleh menolak siapapun jika ada yang mau bertemu saya," tandasnya.
Gubernur menilai, sebagai seorang gubernur tentu boleh saja menerima siapapun. Apalagi diwaktu itu ia merasa tidak dalam keadaan kampanye dan tidak memegang SK terkait tim kampanye.
"Pertama, saya tidak memegang SK kampanye. Kedua, belum masuk masa kampanye dan ketiga itu merupakan tamu-tamu daerah," sebut Al Haris.
Baginya, siapapun warganya yang datang ke rumah boleh diterima. Tidak hanya itu, Gubernur juga ingin memberikan contoh kepada masyarakat, bahwa apapun yang terjadi ketika dilaporkan agar dipatuhi semua itu agar tidak ada pemilu yang dicederai.
"Jadilah warga yang baik, kalau ada klarifikasi terkait adanya laporan, silahkan sampaikan klarifikasi. Sampaikan apa yang sebenarnya," tutur Al Haris.
Selaku Gubernur dan pejabat negara, katanya, Gubernur harus netral di atas masyarakat dan tidak boleh memihak.
"Kalau selaku anggota partai boleh-boleh saja, tetapi kalau mau ikut kampanye tetap harus ada cuti kampanye," jelas Al Haris. (ari)
Editor : Monas Junior
Artikel Terkait
