JAKARTA, iNewsJambi.id - Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Wardiana mengajak masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan mengedepankan sifat bersih, jujur, adil, dan berintegritas.
Dia mengimbau memilih calon pemimpin harus dilihat dari rekam jejak.
KPK mengingatkan masyarakat untuk menolak adanya politik uang atau pemberian dalam hal lain terkait kontestasi elektoral.
"Kami juga mengingatkan kembali pada seluruh pemilih untuk melihat rekam jejak calon yang akan dipilih. Baik itu calon presiden maupun calon anggota legislatif yang akan dilaksanakan satu minggu ke depan, ini masih ada waktu untuk mempelajari rekam jejak dari para calon tersebut," kata Wawan saat konferensi pers netralitas Pemilu 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (7/2/2024).
Wawan melanjutkan, KPK juga mengkampanyekan 'hajar serangan fajar'. Hal tersebut ditujukan kepada penyelenggara negara, stakeholder, maupun masyarakat sebagai pemilih.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengimbau pemerintah mengirimkan bansos dengan pos. Tujuannya agar tidak terjadi potensi korupsi.
"KPK telah memberikan rekomendasi dan membuat komitmen bersama Pemerintah untuk tidak membuka peluang tindak pidana korupsi dan politik uang dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat," kata Ghufron.
"Bansos bukan berupa barang tapi berupa uang dan uangnya disalurkan melalui kantor pos/bank," katanya.
Menurutnya, dengan penyaluran bansos berupa uang akan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, hal tersebut juga akan lebih efektif dalam distribusi.
Hal yang tidak kalah penting, valid dan mutakhir data juga perlu menjadi hal yang menjadi perhatian.
"Agar bansos efektif mencapai tujuan, tepat sasaran dan efisien dalam proses distribusinya," ujarnya. (uda)
Sumber: iNews.id
Editor : Monas Junior