JAKARTA, Jambi.iNews.id - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menepis isu kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada oleh pemerintah. Menurutnya, isu tersebut terlalu didramatisir dan tidak berdasar.
Isu penerbitan Perppu Pilkada muncul setelah DPR memutuskan untuk tidak mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada, sehingga pelaksanaan Pilkada 2024 akan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa pemerintah akan mengeluarkan Perppu untuk mengatasi situasi ini.
"Ini kan (isu Perppu Pilkada) terlalu didramatisir aja," ujar Supratman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).
Menteri yang berasal dari Partai Gerindra ini menegaskan hingga saat ini, belum ada rencana pemerintah untuk menerbitkan Perppu terkait Pilkada.
Supratman juga mengaku bahwa ia baru saja mendengar isu tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada langkah konkret dari pemerintah menuju ke arah penerbitan Perppu.
"Sampai hari ini saya belum sama sekali mendengar terkait hal tersebut, ini baru kali ini saya dengar, dan sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana," katanya.
Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak KPU untuk tidak takut menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Pilkada 2024 sesuai dengan putusan MK.
"Menurut saya memang KPU gak usah takutlah, ngapain sih udah kena sanksi moral dan sanksi etik begitu secara ramai-ramai kemarin masa ini mau takut lagi. Menurut saya di mana ya harga diri," kata Mahfud.
Mahfud mendorong KPU untuk segera menetapkan PKPU yang sesuai dengan putusan MK sebelum pendaftaran pasangan calon kepala daerah dibuka pada 27 Agustus 2024. Menurutnya, KPU harus bertindak tegas dan menjaga proses Pilkada tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku.
"Kalau KPU harus bertindak, sekarang harus segera menetapkan PKPU sebelum tanggal 27 (Agustus 2024) yang menyesuaikan dengan putusan MK," kata Mahfud. (uda)
Sumber: iNews.id
Editor : Monas Junior
Artikel Terkait
