MONOKWARI, iNewsJambi.id - Ratusan tenaga honorer mendesak pemerintah untuk diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Mereka berharap ada kejelasan nasib sebelum pelaksanaan Pilkada 2024 yang bisa memincu suasana tidak kondusif.
Ratusan tenaga honorer tersebut datang dari Pemkab Manokwari Selatan.
"Sebagai perwakilan tenaga honorer di Kabupaten Manokwari Selatan, mewakili honorer dari distrik-distrik dan perwakilan SKPD kami memohon kepada Pemerintah dalam hal ini Bapak Bupati dan pihak BKSDM menindaklanjuti apa yang menjadi pernyataan sikap kami tenaga honorer terkait 116 PNS dan 500 P3K untuk segera diumumkan," kata Ketua Tim Kelompok Honorer Kabupaten Manokwari Selatan, Fredik Inden, Kamis (8/8/2024).
Dia mengingatkan persoalan pengangkatan honorer maupun P3K harus segera diselesaikan. Sebab, jelang pilkada hal ini bisa saja menjadi pemicu.
"Suasa ini jangan menimbulkan hal- hal yang tidak diinginkan. Sehingga kami harap pemerintah melihat hak-hak kami untuk kita sama -sama menjaga Kamtibmas di Kabupaten ini. Segera umumkan," katanya
Dia menjelaskan, tenaga honorer dan P3K yang belum diangkat adalah formasi 2021 yang rencananya diangkat tahun ini.
"Ada kuota tambahan lagi sebanyak 116 orang, formasi 2018 hasil tes CAT, ini juga belum diumumkan. Sehingga kalau ini tidak segera diumumkan akan berdampak pada penerimaan berikutnya. Pemda tidak bisa melakukan penerimaan CPNS jika formasi sebelumnya belum diselesaikan," paparnya.
Karena itu, dia berharap ada atensi dari pemerintah daerah khususnya BKSDM segera mengumumkan supaya tidak menjadi persoalan baru. (uda)
Sumber: iNews.id
Editor : Monas Junior
Artikel Terkait
