Sebaliknya, sebanyak 95 persen pasal-pasal yang diganti justru mencerminkan ideologi lain, yaitu Liberalisme dan Individualisme sebagai landasan ekonomi kapitalistik.
Hal ini menyebabkan Indonesia semakin kesulitan menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan tidak pasti. LaNyalla menegaskan bahwa ini terjadi karena lemahnya kedaulatan negara dan lemahnya kekuatan ekonomi negara dalam mempersiapkan ketahanan di sektor-sektor strategis.
"Saat ini negara-negara di seluruh dunia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan berdasarkan keunggulan kompetitif atau komparatif yang dimiliki oleh masing-masing negara. Perubahan dan turbulensi global telah mendorong semua negara untuk memperkuat kedaulatannya," tukas LaNyalla.
Untuk memperkuat kedaulatan suatu negara, LaNyalla berpendapat bahwa diperlukan kerjasama, semangat perjuangan, kontribusi positif, dan keterlibatan semua elemen bangsa tanpa terkecuali.
Oleh karena itu, diperlukan sistem ketatanegaraan yang lebih sempurna yang dapat menjawab tantangan dan ancaman masa depan. Sistem tersebut adalah sistem bernegara sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa.
Anggota DPD RI asal Jambi, M Syukur, sepakat dengan LaNyalla bahwa bangsa ini harus kembali pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Menurutnya, Pancasila bersama dengan UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika adalah landasan yang tidak dapat diganggu gugat dalam perjalanan bangsa ini.
Pemuda Pancasila, yang diwakili oleh Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Adri, juga menegaskan komitmennya untuk menjaga empat pilar kebangsaan tersebut. Mereka meyakini bahwa Pancasila dan tiga pilar lainnya adalah dasar yang tak dapat ditawar.
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPD RI beserta Senator M Syukur, Andi M Ihsan, dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. Turut hadir pula Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Adri, serta beberapa tokoh dan ratusan kader Pemuda Pancasila dari Provinsi Jambi.
Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta
Artikel Terkait
